lahan-pertanian

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Sesuai amanat pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negera adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejaheraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Oleh karena itu perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannnya.  Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar sehingga menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhinya.  Untuk membangun ketahanan pangan, kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan, perlu diupayakan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Ditengah besarnya tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan pertanian menghadapi permasalahan dan tantangan yang sangat besar terutama tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebagai akibat pertambahan penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2009 total lahan sawah di Bali tercatat seluas 81.931Ha, sedangkan pada tahun 2012 total lahan sawah tercatat 81.625 Ha .  Ini berarti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari 2009 s/d tahun 2012 tercatat alih fungsi lahan sawah sebesar 306 Ha  (0,37%) atau sekitar 76,5 Ha/tahun;

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan.  Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya tergantung pada lahannya.  Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur yang selama ini terjadi kurang diimbangi dengan upaya-upaya secara terpadu dalam pengembangan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.  Disamping itu alih fungsi lahan menyebabkan makin sempitnya luas garapan yang berdampak kepada tidak terpenuhinya skala ekonomi usahatani, sehingga berakibat kepada in efisiensi dan pada akhirnya menurunnya kesejahteraan petani.  Kecilnya luas garapan petani juga disebabkan oleh peningkatan jumlah rumah tangga petani yang tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan.  Akibatnya jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/kepemilikan lahan terus bertambah yang berakibat kepada sulitnya upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.  Oleh karena itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui usaha-usaha perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan menuju kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

 

Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  Dalam UU Nomor 41/2009 tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsistem guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. LP2B dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi (lahan kering).

Untuk menjamin kecukupan pemenuhan akan bahan pangan, maka dalam perencanaan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didasarkan kepada : 1) pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; 2) pertumbuhan produktivitas; 3) kebutuhan pangan nasional; 4) kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; 5) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 6) musyawarah petani.  Penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.  Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan penelitian.  Usulan selanjutnya disebarkan kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan dan saran perbaikan.

Untuk memberikan jaminan hukum, penetapan Rencana LP2B dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Disamping itu pada UU Nomor 41/2009 pasal 23 dengan tegas disebutkan bahwa penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenani Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk di Tingkat Provinsi diatur dalam Perda mengenai tata ruang wilayah provinsi serta di kabupaten/kota diatur dalam Perda tata ruang wilayah kabupaten/kota. Demikian juga halnya apabila suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Ketentuan lebih detail tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2011.

Dalam UU Nomor 41/2009 juga dinyatakan bahwa dalam suatu hal, suatu daerah/kawasan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi : 1) perlindungan sumber daya lahan dan air; 2) pelestarian sumber daya lahan dan air; 3) pengelolaan kualitas lahan dan air serta 4) pengendalian terhadap pencemaran.  Hal ini dilakukan guna memberikan jaminan bahwa LP2B yang telah ditetapkan, tetap produktif dan mampu memberikan dukungan dalam proses produksi pangan dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Menyadari atas keberadaan hak miliki masyarakat, terhadap lahan masyarakat yang ditetapkan sebagai LP2B dan memperhitungkan nilai ekonomi lahan serta hasil yang diperoleh dari pengusahaan lahan tersebut oleh pemilik lahan, maka dalam rangka perlindungan dan pengendalian LP2B dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pemberian : insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan.  Insentif dapat diberikan dalam bentuk : 1) keringanan PBB; 2) pengembangan infrastruktur pertanian; 3) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; 4) kemudahan dalam mengkases informasi dan teknologi; 5) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 6) jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian tanaman pangan serta 7) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Pemberian insentif diberikan dengan mempertimbangkan : jenis lahan, kesuburan tanah, luas,kondisi irigasi, produktivitas usahatani, lokasi, dll. Pemberian insentif perlindungan LP2B lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Pemberian insentif perlindungan LP2B bertujuan untuk : 1) mendorong perwujudan LP2B yang telah ditetapkan; 2) meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi LP2B; 3) meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani; 4) memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani dan 5) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan LP2B. Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada APBN, APBD Provinsi serta APBD Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2012.

Walapun suatu kawasan telah ditetapkan sebagai LP2B, bukan berarti bahwa lahan tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya. LP2B dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai LP2B.  Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan, tetapi dalam hal untuk kepentingan umum, dapat dilakukan alih fungsi tetapi dengan syarat harus melalui kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan terlebih dahulu haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan. Dalam UU Nomor 41/2009 juga secara tegas mengatur bahwa orang atau badan yang melanggar tentang ketentuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan sampai kepada penutupan lokasi, pencabutan izin sampai kepada denda dan hukuman penjara.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa apabila UU Nomor 41/2009 benar-benar dapat diimplementasikan secara tertib dan benar, maka merupakan suatu langkah strategis dalam upaya mengerem laju alih fungsi lahan pertanian produktif.  Tinggal sekarang sejauhmana pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mau dan mampu mengimplementasikan UU  Nomor 41/2009 tersebut serta mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah masing-masing guna mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan. Untuk saat ini Pemerintah Provinsi Bali sendiri belum menetapkan besaran luas dan lokasi Kawasan LP2B.  Untuk merealisasikan penetapan Kawasan LP2B, seyogyanya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota duduk bersama membahas besaran luas dan lokasi kawasan LP2B di Bali dalam rangka membatasi kemungkinan alih fungsi lahan pertanian produktif di Bali, sehingga mampu memberikan dukungan dalam jangka panjang dalam proses produksi pangan menuju terwujudnya ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan wilayah Bali.

Oleh : Ir. I MADE OKA PARWATA, MMA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *