Penyerahan SK DPM-LUEP oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali

PEMPROVBALI GELONTORKAN DPM-LUEP 29 M

Panen raya selalu menjadi momok yang menakutkan bagi petani karena pada saat panen raya harga produk pertanian cenderung anjlok/jatuh sehingga sangat merugikan petani. Tingginya fluktuasi harga juga merupakan fenomena rutin tahunan dalam sistem pemasaran produk pertanian yang bersifat musiman.  Pada saat musim panen raya dimana barang melimpah harga sangat anjlok dan sebaliknya pada saat tidak musim, harga begitu melambung namun barang hampir tidak ada di pasaran.  Disamping itu masalah pemasaran seringkali menjadi kendala dan hambatan bagi petani produsen didalam melaksanakan usahataninya terutama menyangkut banyaknya tuntutan atau tantangan yang mesti dihadapi dalam pemasaran seperti : tuntutan dari segi mutu, kuantitas dan  kontinyuitas dari pihak konsumen, sehingga sering menjadi masalah klasik dalam pembangunan pertanian.

Dalam kegiatan usaha agribisnis, gejolak atau instabilitas harga komoditas pertanian  akan sangat berdampak terhadap kegiatan usahatani maupun kesejahteraan masyarakat. Disamping juga akan sangat mempengaruhi stabilitas pembangunan ekonomi serta stabilitas sosial dan politik serta ketahanan nasional. Fluktuasi harga komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh berlakunya hukum ekonomi (permintaan-penawaran).  Sesuai dengan pola produksi tahunan, panen  padi di Provinsi Bali hampir terjadi setiap bulan, namun luas panen terbanyak terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei dengan puncak panen pada bulan April.

Mengacu pada fenomena tersebut, dalam upaya menjaga stabilitas harga beras dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan pokok beras

sehingga terjangkau, maka Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2014 ini melalui dana APBD I kembali menyalurkan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian hasil pertanian tanaman pangan khususnya gabah sebesar Rp. 29,022 Milyar. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan dalam upaya stabilisasi harga gabah dan jagung petani baik antar waktu maupun antar wilayah, sehingga mampu mendukung tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, dan meningkatnya pendapatan bersih yang diterima petani. Penyaluran DPM-LUEP ini merupakan kegiatan yang bergerak di sektor hilir yang bertujuan  untuk stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Program dan kegiatan penyaluran Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) pada awalnya mulai dilaksanakan sejak Tahun 2003 melalui dukungan dana APBN dan APBD I dan terus berlanjut sampai saat ini.  Penyaluran DPM-LUEP dilakukan melalui penggilingan padi yang tergabung dalam wadah PERPADI (Persatuan Penggilingan Padi) Bali.  Seiring dengan perjalanan waktu dan karena ketentuan dalam  sistem Administrasi Keuangan Negara yang tidak memungkinkan, dukungan DPM-LUEP melalui APBN tidak berlanjut. Namun tidak demikian halnya dengan dukungan pendanaan DPM-LUEP dari APBD I. Kuatnya komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu petani dalam pemasaran gabah, penyaluran DPM-LUEP melalui dana APBD I tetap dapat berlanjut dengan berbagai perbaikan  dan penyempurnaan sistem dan mekanisme penyaluran.  Dari DPM awal yang disalurkan pada Tahun 2003 sebesar Rp. 676.284.000,-, melalui pola “chanelling” setiap tahun terus ditingkatkan hingga saat ini mencapai Rp. 29,022 M dengan apa yang disebut pola “executing agency” melalui kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dengan bunga hanya sebesar 2% setahun pa floating.

Disadari bahwa jumlah DPM yang disalurkan tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah produksi padi Provinsi Bali yang rata mencapai 84.000

Ton Gabah Kering Giling (GK) setara ± 97.100 Ton Gabah Kering Panen (GKP).  Dengan jumlah DPM sebesar tersebut dan perhitungan perputaran penggunaan dana (turn over) sebanyak 5 kali, maka baru mampu menyerap produksi gabah petani sebanyak 43.972 Ton GKP (45,26%).  Namun demikian, walaupun jumlah DPM yang disalurkan relatif kecil tetapi sejak dilaksanakan penyaluran DPM-LUEP di Bali telah terbukti mampu memberi dampak psikologis sehingga mampu mengerem anjloknya harga gabah di tingkat petani. Hal ini terbukti dimana sejak disalurkannya DPM-LUEP tahun 2003 sampai sekarang, harga gabah di tingkat petani tidak sampai di bawah HDPP (Harga Dasar Pembelian Pemerintah) atau HPP (Harga Pembelian Pemerintah) saat ini.

Penyaluran DPM-LUEP Tahun 2014 ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 97/03-K/HK/2014, tanggal 13 Januari 2014 yang penyerahannya dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan Temu Kemitraan Komoditas Pertanian di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali pada tanggal 18 Pebruari 2014.  Pada Tahun 2014 ini, penyaluran DPM-LUEP disamping untuk pembelian gabah, jagung dan opkop calon benih padi, juga diperuntukan bagi pembelian produk hortikultura yang melibatkan Sub Terminal Agribisnis dan pembelian pupuk organik produksi SIMANTRI dengan menggandeng Asosiasi SIMANTRI Bali yang telah menjalin  kemitraan dengan beberapa hotel dalam pengadaan pupuk organik. Penyaluran DPM-LUEP Tahun 2014 ini melibatkan 116 Penggilingan Padi (Rp. 26,972 M), 1 unit Pengolah Jagung (Rp. 200 Juta), 3 Sub Terminal Agribisnis (Rp. 700 juta), 5 Pengolah Benih (Rp. 950 juta) dan 1 Unit SIMANTRI (Rp. 200 juta).

Pada acara Temu Kemitraan tersebut juga dilaksanakan penandatangan secara simbolis Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara LUEP dengan Kelompok Tani/Subak yang diwakili oleh UD. Putra Sentana dengan Kelihan Subak Benel, Desa Kaliakah Kab. Jembrana dan setelah itu dilanjutkan dengan paparan tentang kesiapan PERPADI Bali dalam pembelian gabah petani serta dukungan PT. Bank BPD Bali dalam pembiayaan sektor pertanian di Bali.  Pada acara tersebut, seluruh anggota PERPADI dan Kelihan Subak yang hadir berharap jumlah DPM-LUEP dapat ditingkatkan dan cakupan kegiatan diperluas  guna membantu menjaga stabilitas harga produk pertanian di Bali.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *